Bisnisupdate.id — Jakarta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya indikasi ketidakpatuhan pajak yang melibatkan puluhan perusahaan di sektor industri baja. Berdasarkan hasil pemantauan awal, setidaknya terdapat 40 perusahaan baja yang diduga belum menjalankan kewajiban perpajakan secara optimal.
Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada tahap pemantauan administratif. Dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan berencana melakukan inspeksi langsung terhadap dua perusahaan baja besar yang dinilai paling signifikan kontribusinya namun terindikasi bermasalah dalam kepatuhan pajak.
Ia menegaskan, sektor baja merupakan salah satu industri strategis yang seharusnya memiliki tingkat kepatuhan tinggi mengingat skala usaha dan nilai ekonominya yang besar. Namun, temuan ini justru menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengawasan perpajakan.
Tak hanya perusahaan dalam negeri, Purbaya menyebut bahwa indikasi pelanggaran pajak juga melibatkan badan usaha asing yang beroperasi di Indonesia. Ia menduga praktik penghindaran pajak tersebut tidak dilakukan secara individual, melainkan kemungkinan melibatkan jaringan tertentu.
Lebih lanjut, Purbaya juga menyoroti kemungkinan adanya keterlibatan oknum internal dalam lambatnya pendeteksian kasus ini. Menurutnya, perusahaan besar seharusnya relatif mudah terpantau dalam sistem perpajakan, sehingga keterlambatan penanganan menjadi perhatian serius.
Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, Purbaya secara konsisten menekankan pentingnya peningkatan pengawasan pajak di berbagai sektor. Sebelumnya, pemerintah juga menemukan ratusan eksportir minyak kelapa sawit yang diduga melakukan praktik underinvoicing, yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Sebagai langkah lanjutan, Direktorat Jenderal Pajak bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diminta memperkuat sinergi pengawasan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence), untuk mempercepat analisis data, meningkatkan deteksi dini, serta menekan kebocoran penerimaan negara.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk evaluasi dan rotasi pegawai, apabila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas sistem perpajakan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
-A. H. I.
