Bisnisupdate.id — Jakarta Desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) mencuat di parlemen setelah terjadinya serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai partisipasi Indonesia dalam organisasi tersebut berpotensi mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia.
Menurut Hasanuddin, keberadaan Indonesia di dalam BoP dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak cukup tegas dalam menyikapi agresi militer terhadap kedaulatan negara lain. Ia menyebut, komitmen Indonesia untuk turut menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi seharusnya tercermin dalam sikap yang konsisten terhadap setiap bentuk invasi atau penggunaan kekuatan bersenjata secara sepihak.
Board of Peace sendiri merupakan inisiatif yang dipromosikan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan mempertemukan sejumlah pemimpin negara dalam agenda yang diklaim bertujuan memperkuat stabilitas global. Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya turut menghadiri pertemuan perdana forum tersebut di Washington DC. Namun, situasi geopolitik terbaru di Timur Tengah dinilai memunculkan pertanyaan serius mengenai arah dan konsistensi forum tersebut terhadap prinsip perdamaian.
Hasanuddin menegaskan bahwa langkah keluar dari BoP tidak berarti Indonesia mengabaikan peran globalnya. Sebaliknya, keputusan itu dinilai dapat mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang independen dan tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Ia mengingatkan bahwa politik luar negeri bebas aktif menuntut Indonesia bersikap objektif dan tidak terseret dalam pusaran konflik geopolitik yang dapat merugikan kepentingan nasional.
Lebih jauh, ia mengkhawatirkan keterlibatan Indonesia dalam struktur keamanan BoP, termasuk potensi pengiriman unsur TNI dalam misi International Stabilization Force (ISF), dapat memicu penolakan dari sejumlah pihak di kawasan konflik. Selain aspek keamanan, ia juga menyinggung kondisi fiskal nasional yang dinilai perlu dijaga di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik Iran–AS–Israel.
Hasanuddin berpandangan, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah evaluasi, maka persepsi publik internasional dapat berkembang bahwa Indonesia condong mendukung kepentingan negara-negara tertentu. Hal ini dinilai berpotensi menggerus citra Indonesia sebagai pendukung konsisten perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa-bangsa, termasuk Palestina.
Di tengah memanasnya situasi global, wacana peninjauan ulang keanggotaan Indonesia di Board of Peace menambah dinamika perdebatan kebijakan luar negeri nasional. Pemerintah pun didorong untuk memberikan penjelasan terbuka terkait posisi Indonesia agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan di ruang publik.
-A. H. I.
