Bisnisupdate.id — Jakarta Setelah bertahan selama 20 tahun tanpa perubahan, tarif Transjakarta akhirnya akan mengalami penyesuaian. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa kenaikan tarif ini akan diumumkan pada waktu yang tepat, seiring dengan komitmen peningkatan kualitas layanan transportasi publik di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, terutama tingginya beban subsidi yang selama ini ditanggung oleh pemerintah daerah. “Nanti pada saat yang tepat kami akan umumkan mengenai hal itu (kenaikan tarif Transjakarta),” kata Pramono saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).
Sejak pertama kali diluncurkan pada 15 Januari 2004, tarif awal Transjakarta ditetapkan sebesar Rp2.000. Setahun kemudian, berdasarkan SK Gubernur DKI No. 1912/2005, tarif dinaikkan menjadi Rp3.500 dan berlaku hingga kini. Saat itu, sistem tarif masih menggunakan pola early-bird, dengan harga Rp2.000 untuk penumpang yang naik antara pukul 05.00–07.00 WIB, dan Rp3.500 setelah pukul 07.00 WIB.
Menurut Pramono, beban subsidi yang diberikan Pemprov DKI kini telah mencapai lebih dari Rp9.000 per tiket, sehingga tidak mungkin terus dipertahankan tanpa penyesuaian. “Sekarang ini subsidinya setiap tiket sudah di atas Rp9.000. Kan tidak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga telah menyediakan layanan gratis bagi 15 golongan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI-Polri, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia. Kebijakan sosial ini, meski membantu masyarakat, menambah beban anggaran transportasi publik. “Pemerintah Jakarta sudah membebaskan 15 golongan gratis naik Transjakarta dari mana saja. Tapi tentu tidak bisa Pemerintah Jakarta menyangga semua penduduk di Jakarta dan Jabodetabek,” tambah Pramono.
Sementara itu, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai penyesuaian tarif sudah saatnya dilakukan. Ketua DTKJ, Haris Muhammadun, menyebut bahwa lembaganya telah dua kali mengajukan rekomendasi kenaikan tarif kepada pemerintah provinsi sebelumnya. Hasil kajian Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta pada dasarnya siap menerima penyesuaian harga, asalkan diikuti dengan peningkatan layanan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, juga membenarkan bahwa tarif Rp3.500 telah berlaku sejak 2005. Ia menegaskan bahwa proses pembahasan kenaikan tarif dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan semua faktor, termasuk daya beli masyarakat dan efisiensi subsidi. “Semua aspek yang berpengaruh akan dipertimbangkan. Kami pastikan pembahasan dilakukan secara detail sebelum keputusan diumumkan,” katanya.
Wacana kenaikan tarif sebenarnya sudah sempat muncul sejak 2023, ketika PT Transjakarta mengusulkan tarif baru sebesar Rp4.000 hingga Rp5.000 untuk jam sibuk, yakni pukul 07.01–10.00 WIB dan 16.01–21.00 WIB. Namun, rencana tersebut belum terealisasi karena pertimbangan sosial-ekonomi pasca-pandemi.
Pramono menegaskan bahwa meskipun tarif akan naik, harga tiket Transjakarta tetap akan lebih terjangkau dibandingkan kota lain di sekitar Jabodetabek. “Tarif Transjakarta dibandingkan daerah mana pun tetap lebih murah, termasuk dibanding Bogor, Bekasi, dan Tangerang,” ujarnya.
Kenaikan tarif ini juga akan diiringi dengan peningkatan fasilitas dan armada. Pemprov DKI menargetkan jumlah bus listrik yang beroperasi naik dari 200 menjadi 500 unit pada tahun 2025, sebagai upaya untuk menekan polusi dan memperkuat komitmen terhadap transportasi ramah lingkungan. “Kami ingin masyarakat tidak hanya merasakan perubahan tarif, tapi juga peningkatan kenyamanan dan kualitas layanan,” tegas Pramono.
Ia menambahkan, subsidi transportasi di Jakarta selama ini tergolong tinggi. “Subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000. Dengan berbagai kondisi, kami akan kaji kembali agar kebijakan transportasi publik tetap berkelanjutan,” ujarnya.
Meski menuai pro dan kontra, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan layanan publik dan kemampuan fiskal daerah. Dengan penyesuaian tarif dan perbaikan layanan, Pemprov DKI berharap masyarakat tetap menjadikan Transjakarta sebagai pilihan utama transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau.
-A. H. I
