Bisnisupdate.id — Jakarta Kementerian Kehakiman Amerika Serikat merilis jutaan dokumen terbaru terkait kasus Jeffrey Epstein pada akhir Januari 2026. Rilis ini menjadi publikasi terbesar sepanjang sejarah pemerintah AS sejak disahkannya Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein oleh Kongres pada November 2025. Dokumen tersebut kembali memicu sorotan global karena memuat nama-nama tokoh berpengaruh dunia, mulai dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pengusaha teknologi Elon Musk, hingga pendiri Microsoft Bill Gates.
Dalam rilis terbaru ini, pemerintah AS membuka sekitar tiga juta halaman dokumen yang mencakup lebih dari 180 ribu foto dan dua ribu video. Berkas-berkas tersebut berisi catatan penyelidikan, korespondensi elektronik, laporan psikologis, hingga rincian kematian Epstein di dalam penjara pada 2019. Epstein diketahui merupakan terpidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan terlibat jaringan perdagangan seks lintas negara.
Menariknya, pencarian dokumen menggunakan kata kunci “Indonesia” menemukan setidaknya 902 berkas yang memuat sejumlah nama figur publik asal Indonesia. Namun, berbeda dengan situasi di Amerika Serikat dan Inggris, kemunculan nama-nama Indonesia dalam dokumen tersebut tidak memicu kontroversi publik. Hingga kini, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung warga negara Indonesia dalam kejahatan yang dilakukan Epstein.
Dosen Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fatahillah Akbar, menegaskan bahwa kemunculan nama seseorang dalam dokumen tersebut tidak otomatis berarti adanya tindak pidana. Menurutnya, selama tidak terdapat keterangan yang mengaitkan individu tersebut dengan perbuatan melawan hukum, maka secara hukum tidak ada persoalan. Ia menilai dokumen itu merupakan bentuk keterbukaan informasi publik sesuai dengan hukum Amerika Serikat.
Sementara itu, di Inggris, rilis dokumen Epstein justru berdampak serius secara politik. Mantan Duta Besar Inggris untuk AS, Peter Mandelson, mengundurkan diri dari Partai Buruh setelah namanya disebut dalam sejumlah dokumen, termasuk dugaan penerimaan dana dari Epstein pada awal 2000-an. Mandelson menyatakan penyesalan atas hubungannya dengan Epstein dan memilih mundur demi menjaga reputasi partai.
Nama-nama elite Kerajaan Inggris juga kembali mencuat, termasuk Andrew Mountbatten-Windsor, mantan Duke of York. Sejumlah email dan foto yang dirilis menunjukkan kedekatan Epstein dengan Andrew, meskipun pihak Andrew berulang kali membantah keterlibatan dalam kejahatan apa pun. Rilis ini turut memicu perdebatan publik mengenai relasi kekuasaan, privilese elite, dan lemahnya perlindungan korban.
Di Amerika Serikat, nama Donald Trump disebut ratusan kali dalam dokumen. Meski demikian, Departemen Kehakiman AS menegaskan bahwa sebagian besar klaim terhadap Trump bersumber dari laporan anonim yang tidak terverifikasi. Trump sendiri secara konsisten membantah mengetahui atau terlibat dalam kejahatan seksual Epstein.
Selain Trump, Elon Musk dan Bill Gates juga tercantum dalam korespondensi Epstein. Musk mengakui pernah berkomunikasi melalui email, namun menyatakan tidak pernah mengunjungi pulau milik Epstein. Sementara itu, Bill Gates melalui juru bicaranya menepis klaim sensasional dalam dokumen tersebut dan menyebutnya sebagai upaya pencemaran nama baik oleh Epstein.
Di tengah polemik global, sejumlah aktivis hak perempuan mengkritik pemerintah AS karena dinilai lalai melindungi identitas korban. Beberapa dokumen disebut masih memungkinkan publik mengenali korban, baik melalui nama yang tidak sepenuhnya disunting maupun foto yang ditampilkan. Hal ini memicu kekhawatiran baru terkait trauma lanjutan bagi para korban.
Meski Kementerian Kehakiman AS menyatakan proses peninjauan dokumen telah selesai, sejumlah anggota Kongres masih meragukan transparansi penuh karena jutaan halaman lain diduga belum dirilis. Polemik ini menunjukkan bahwa kasus Epstein belum sepenuhnya berakhir dan masih menyisakan pertanyaan besar tentang akuntabilitas elite global serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
-A. H. I.
