Bisnisupdate.id — Jakarta Setahun sudah sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Sosok yang dulu dikenal dengan citra “kakek gemoy” yang ramah, hangat, dan bersahabat, kini tampak menampilkan sisi lain yang lebih tegas dan berdisiplin, khas latar belakang militernya. Pergeseran citra ini menjadi salah satu sorotan utama publik dalam mengevaluasi arah kepemimpinan dan kebijakan pemerintah selama satu tahun terakhir.
Pada masa kampanye, Prabowo kerap tampil santai dan jenaka di depan kamera, membangun kedekatan dengan pemilih muda. Strategi itu terbukti efektif, membawanya meraih sekitar 58 persen suara dalam Pemilu 2024. Namun setelah menjabat, pendekatan komunikatif itu perlahan tergantikan oleh gaya kepemimpinan yang kuat dan langsung, dengan keputusan cepat dan perintah yang tegas.
Salah satu contoh paling menonjol adalah cara pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu program unggulan yang dijanjikan Prabowo sejak masa kampanye. Program ini dijalankan dengan semangat komando: cepat, masif, dan beranggaran besar. Namun, penerapannya tidak luput dari masalah. Dalam waktu kurang dari setahun, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 11 ribu kasus keracunan di 25 provinsi, terutama di Jawa Barat.
Meski banyak desakan agar MBG dihentikan sementara untuk evaluasi, Presiden Prabowo memilih tetap melanjutkannya. Ia menilai manfaat program lebih besar dibandingkan risikonya, bahkan menyebut keberhasilan MBG memberi makan lebih dari 35 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sikap tersebut dinilai sejumlah pengamat sebagai cerminan watak dasar Prabowo: fokus pada tujuan dan enggan mundur dari komitmen yang telah dibuat.
Pakar komunikasi politik Hendri Satrio menilai pendekatan semacam ini mencerminkan keyakinan kuat seorang pemimpin militer terhadap efektivitas perintah. Namun, di sisi lain, cara tersebut juga menimbulkan kesan bahwa pemerintah belum sepenuhnya membuka ruang dialog terhadap kritik publik. “Siswa yang sakit karena MBG jangan hanya dilihat sebagai angka statistik, tapi sebagai manusia,” ujarnya mengingatkan.
Watak militeristis juga tampak dalam komposisi kabinet. Dari jajaran menteri dan wakil menteri, setidaknya sebelas di antaranya memiliki latar belakang militer. Pola ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kembali dominasi militer dalam ranah sipil, terutama setelah pemerintah mengajukan revisi Undang-Undang TNI pada Februari 2025. Revisi yang disahkan dengan cepat itu memperluas ruang bagi prajurit aktif untuk menempati jabatan sipil. Walau Prabowo menampik tudingan menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, kekhawatiran terhadap kemunduran demokrasi tetap terasa di kalangan masyarakat sipil dan akademisi.
Di panggung internasional, karakter tegas Prabowo justru menjadi daya tarik tersendiri. Dalam Sidang Umum PBB ke-80 di New York, pidatonya yang penuh gestur dan intonasi kuat menarik perhatian dunia. Ia menampilkan Indonesia sebagai negara menengah yang percaya diri dan berperan aktif dalam penyelesaian krisis global. Meski sebagian pihak mengkritik isi pidatonya yang dianggap tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi dalam negeri, penampilan itu memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin karismatik dan berpengaruh di kancah global.
Namun, di dalam negeri, tantangan komunikasi pemerintah masih terasa. Banyak kementerian dinilai belum mampu menyampaikan informasi secara cepat dan jelas kepada publik. Akibatnya, pesan politik dan kebijakan pemerintah sering kali tertinggal dari persepsi publik yang berkembang di media sosial.
Satu tahun pemerintahan ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak hanya memimpin sebagai seorang politisi, tetapi juga sebagai seorang komandan. Gaya ini membawa kecepatan dalam pengambilan keputusan, namun juga berpotensi mengikis prinsip partisipatif dalam demokrasi. Pertanyaannya kini, apakah gaya kepemimpinan militeristis ini mampu menyeimbangkan ketegasan dengan keterbukaan selama empat tahun ke depan atau justru memperkuat kesan bahwa “kakek gemoy” telah resmi berubah menjadi “komandan gemoy” di kursi kepresidenan.
-A. H. I
