Bisnisupdate.id — Jakarta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Menurut Purbaya, langkah tersebut dinilai positif untuk memperluas pengalaman Thomas, khususnya dalam bidang kebijakan moneter.
Purbaya menjelaskan, selama ini Thomas memiliki latar belakang kuat di sektor fiskal. Apabila dipercaya menduduki jabatan di Bank Indonesia, ia akan memperoleh perspektif baru di ranah moneter. Menurutnya, pengalaman lintas sektor ini penting untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi nasional.
Seiring dengan potensi perpindahan Thomas ke BI, Purbaya mengungkapkan bahwa posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan akan diisi oleh Juda Agung, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur BI dan telah menyatakan pengunduran dirinya. Purbaya menilai pertukaran posisi tersebut sebagai langkah yang wajar dan seimbang, mengingat keduanya memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan di bidang masing-masing.
Ia juga menegaskan bahwa rotasi jabatan ini tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia. Menurut Purbaya, selama tidak ada intervensi langsung pemerintah dalam pengambilan keputusan moneter, independensi BI tetap terjaga. Pemerintah dan bank sentral, lanjutnya, memiliki peran berbeda namun saling melengkapi.
Dalam praktiknya, kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah dan kebijakan moneter yang ditetapkan BI akan terus dikoordinasikan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi ini bertujuan memastikan stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.
Sementara itu, proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI dijadwalkan segera dilakukan oleh DPR RI. Selain Thomas, terdapat dua nama lain yang juga masuk dalam daftar calon, yakni Dicky Kartikoyono dan Solihin M. Juhro.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pergeseran penting dalam struktur kebijakan ekonomi nasional, baik di sisi fiskal maupun moneter, yang diharapkan dapat memperkuat stabilitas dan kinerja perekonomian Indonesia ke depan.
-A. H. I.
