Bisnisupdate.id — Jakarta Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menargetkan agar roda pemerintahan di seluruh wilayah Sumatera yang terdampak bencana dapat kembali berjalan normal sebelum bulan Ramadan 2026. Target tersebut menjadi salah satu kesepakatan utama dalam rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa pemulihan di daerah terdampak bencana akan dilakukan secara bertahap namun terukur, dengan harapan seluruh wilayah dapat kembali berfungsi optimal, khususnya dalam aspek pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, upaya percepatan ini diupayakan selesai sebelum Hari Raya Idulfitri agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.
“Target kami, sebelum puasa roda pemerintahan di seluruh daerah terdampak di Sumatera sudah berjalan normal. Seluruh wilayah harus tersentuh penanganan secara bertahap dan dimaksimalkan agar dapat dituntaskan sebelum Lebaran,” ujar Dasco saat membacakan kesimpulan rapat.
Dalam rapat tersebut, disepakati pula bahwa pelaksanaan teknis pemulihan pascabencana sepenuhnya dilakukan oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk pemerintah, di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara itu, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan menjalankan fungsi legislatif, khususnya dalam hal pengawasan, penganggaran, regulasi, serta koordinasi lintas lembaga.
Dasco menjelaskan, pembagian peran ini bertujuan untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, transparan, serta akuntabel. Dengan adanya pengawasan dari DPR, diharapkan setiap program pemulihan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Selain itu, rapat koordinasi juga menyepakati bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera akan dilakukan secara terintegrasi dalam skala nasional. Seluruh kementerian dan lembaga terkait akan dilibatkan secara aktif untuk mempercepat proses pemulihan, mulai dari pendataan kerusakan, perbaikan infrastruktur, hingga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Langkah percepatan ini diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi fisik wilayah terdampak, tetapi juga mengembalikan stabilitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah dan DPR menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan agar berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
-A. H. I
