Bisnisupdate.id — Jakarta Indonesia secara resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) pada Kamis (22/1/2026) dan menandai keterlibatan Indonesia dalam upaya global penyelesaian konflik, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui media sosial resmi, Kemenlu menyebut bahwa Indonesia bersama sejumlah negara lain, seperti Turkiye, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, menyambut baik undangan yang disampaikan langsung oleh Presiden Trump kepada para pemimpin negara masing-masing. Undangan tersebut menjadi dasar pembentukan dan keanggotaan Dewan Perdamaian sebagai forum internasional baru.
Kemenlu menjelaskan bahwa setelah menyatakan kesediaan bergabung, Indonesia dan negara-negara terkait akan menandatangani dokumen resmi keanggotaan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur nasional masing-masing. Para menteri luar negeri yang terlibat juga menegaskan kembali dukungan mereka terhadap misi perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump melalui lembaga tersebut.
Dewan Perdamaian ini dirancang sebagai pemerintahan transisi internasional yang bertujuan mengakhiri konflik bersenjata, khususnya di Gaza. Keberadaannya mengacu pada Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang juga mendapat dukungan dari Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2803. Resolusi tersebut menekankan pentingnya gencatan senjata permanen, rekonstruksi wilayah Gaza, serta upaya menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan prinsip hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Lebih lanjut, Kemenlu menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia bertujuan membuka jalan bagi stabilitas dan keamanan kawasan, sekaligus menciptakan tatanan internasional yang lebih damai. Meski awalnya Dewan Perdamaian ini difokuskan pada konflik Gaza, piagam pendiriannya menunjukkan bahwa mandat organisasi tidak terbatas pada satu wilayah, melainkan mencakup berbagai kawasan konflik di dunia.
Struktur kepemimpinan Dewan Perdamaian akan dipimpin langsung oleh Presiden Donald Trump sebagai kepala dewan eksekutif. Organisasi ini juga melibatkan sejumlah tokoh internasional, di antaranya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, serta Jared Kushner. Selain itu, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel turut menjadi bagian dari jajaran kepemimpinan.
Keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian ini menuai perhatian luas, baik di dalam maupun luar negeri. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut sebagai peluang diplomatik untuk memperkuat peran Indonesia dalam misi perdamaian global, sementara lainnya mengingatkan pentingnya menjaga prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam setiap kerja sama internasional.
-A. H. I.
