Bisnisupdate.id — Jakarta Pemerintah memulai tahun anggaran 2026 dengan catatan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa hingga 31 Januari 2026, posisi keseimbangan primer tercatat minus Rp4,2 triliun. Angka tersebut setara dengan 4,7% dari target defisit keseimbangan primer sepanjang tahun yang ditetapkan sebesar Rp89,7 triliun.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika keseimbangan primer masih mencatatkan surplus Rp11,1 triliun. Keseimbangan primer sendiri merupakan indikator fiskal yang mengukur selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika nilainya positif, artinya pemerintah mampu membiayai pengeluaran pokok tanpa harus menambah utang baru untuk membayar kewajiban lama.
Selain itu, realisasi APBN secara keseluruhan hingga akhir Januari 2026 juga menunjukkan defisit sebesar Rp54,6 triliun atau sekitar 0,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dibandingkan defisit Januari tahun lalu yang berada di kisaran Rp23 triliun atau 0,09% terhadap PDB. Meski demikian, Menteri Keuangan menegaskan bahwa posisi tersebut masih berada dalam koridor desain fiskal yang telah dirancang untuk tahun 2026.
Dari sisi penerimaan, pemerintah membukukan pendapatan negara sebesar Rp172,7 triliun pada Januari 2026. Realisasi ini tumbuh sekitar 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, kenaikan penerimaan tersebut belum mampu mengimbangi lonjakan belanja negara yang mencapai Rp227,3 triliun, atau meningkat 25,7% secara tahunan. Selisih antara pendapatan dan belanja inilah yang mendorong terjadinya defisit pada awal tahun.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp105,1 triliun, atau sekitar 15,2% dari target pembiayaan APBN 2026 yang dipatok Rp689,1 triliun. Pemerintah menyatakan langkah pembiayaan dilakukan secara terukur guna menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan.
Situasi ini menyoroti tantangan fiskal di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski defisit masih dalam batas aman, dinamika penerimaan dan belanja negara pada bulan-bulan berikutnya akan menjadi penentu arah konsolidasi fiskal sepanjang tahun. Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga kebijakan fiskal tetap prudent dan berkelanjutan di tengah tekanan kebutuhan belanja yang meningkat.
-A. H. I.
