Bisnisupdate.id — Jakarta Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (15/1/2026). Aksi ini dipusatkan di dua lokasi strategis, yakni Gedung DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebagai bentuk protes terhadap penetapan upah minimum yang dinilai belum mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja.
Presiden KSPI sekaligus pimpinan Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa jumlah massa yang turun dalam aksi tersebut diperkirakan berkisar antara 500 hingga 1.000 orang. Aksi dijadwalkan dimulai pada pukul 10.30 WIB dan berlangsung secara damai dengan membawa sejumlah tuntutan utama.
Salah satu tuntutan utama buruh adalah revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026. Massa aksi mendesak agar UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5,89 juta per bulan, yang diklaim setara dengan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Selain itu, buruh juga meminta penerapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 5 persen di atas KHL.
Tak hanya di Jakarta, tuntutan juga diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Massa meminta revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah, agar kembali mengacu pada rekomendasi bupati dan wali kota setempat.
Di tingkat nasional, buruh turut mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru. Mereka menilai regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja, khususnya di tengah dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan saat ini.
Selain isu pengupahan dan regulasi ketenagakerjaan, aksi ini juga membawa tuntutan politik. Buruh secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, karena dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan kepentingan rakyat, termasuk kaum buruh.
Aksi unjuk rasa ini menjadi lanjutan dari rangkaian protes buruh yang sebelumnya telah digelar di berbagai titik. KSPI menegaskan bahwa aksi serupa akan terus dilakukan apabila tuntutan mereka tidak segera direspons oleh pemerintah dan legislatif.
-A. H. I.
