Bisnisupdate.id — Amerika Serikat Ketegangan geopolitik kembali mencuat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Greenland harus berada di bawah kendali AS demi kepentingan keamanan nasional. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Denmark, Greenland, serta sejumlah negara Eropa, dan dinilai berpotensi mengguncang stabilitas aliansi NATO.
Trump menegaskan bahwa Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark, memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi pertahanan Amerika Serikat, khususnya di kawasan Arktik. Ia menyebut kepemilikan Greenland sebagai kebutuhan mutlak dan mendesak NATO untuk mendukung langkah tersebut.
“Amerika Serikat membutuhkan Greenland untuk tujuan keamanan nasional. NATO seharusnya memimpin jalan agar hal ini dapat terwujud,” tulis Trump melalui akun media sosialnya pada Rabu (14/1/2026).
Dalam pernyataannya, Trump juga mengaitkan penguasaan Greenland dengan proyek sistem pertahanan rudal ambisius AS yang ia sebut sebagai Golden Dome. Menurutnya, posisi geografis Greenland sangat krusial dalam mendukung sistem pertahanan tersebut dan memperkuat dominasi militer AS di wilayah Arktik.
Ketegangan semakin meningkat ketika Trump menolak untuk menyingkirkan opsi penggunaan kekuatan militer. Ia menyatakan AS akan mengambil alih Greenland “dengan satu atau cara lain”, sebuah pernyataan yang memicu kekhawatiran serius di kalangan komunitas internasional.
Pernyataan keras tersebut muncul menjelang pertemuan antara Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt dengan Wakil Presiden AS JD Vance serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington. Pertemuan itu awalnya dirancang sebagai upaya meredakan ketegangan diplomatik, namun dinilai banyak pengamat justru berpotensi diwarnai tekanan politik dari pihak AS.
Menanggapi sikap Washington, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen dengan tegas menolak wacana pengambilalihan wilayahnya. Ia menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual dan tetap memilih berada bersama Denmark, NATO, serta Uni Eropa.
“Jika kami dipaksa memilih, maka kami memilih Denmark, NATO, dan Uni Eropa,” ujar Nielsen.
Sikap serupa juga disampaikan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen yang mengecam tekanan AS. Ia menegaskan bahwa perubahan perbatasan negara tidak boleh dilakukan secara sepihak maupun dengan ancaman kekuatan. Frederiksen juga menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan solidaritas antarnegara.
Dukungan terhadap Denmark turut datang dari para pemimpin Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan solidaritasnya, seraya memperingatkan bahwa pelanggaran kedaulatan negara anggota Uni Eropa dapat menimbulkan dampak geopolitik yang luas dan berbahaya.
Di dalam negeri AS sendiri, ambisi Trump tidak sepenuhnya mendapat dukungan publik. Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan hanya sebagian kecil warga Amerika yang menyetujui rencana pengambilalihan Greenland, sementara dukungan terhadap penggunaan kekuatan militer bahkan berada pada angka yang sangat rendah.
Situasi ini menambah daftar panjang ketegangan dalam hubungan internasional, sekaligus menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah kebijakan luar negeri AS serta masa depan solidaritas NATO di tengah meningkatnya persaingan geopolitik global.
-A. H. I.
