Bisnisupdate.id — Ankara Pemerintah Turkiye kembali menegaskan sikap kerasnya terhadap agresi Israel di Jalur Gaza. Pada Jumat (7/11/2025), Kejaksaan Istanbul resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat tinggi Israel lainnya atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Menurut laporan kantor berita AFP, total terdapat 37 nama pejabat Israel yang masuk dalam daftar buruan. Di antara mereka adalah Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata Letnan Jenderal Eyal Zamir.
Dalam pernyataannya, otoritas Turkiye menuding para pejabat tersebut terlibat dalam tindakan sistematis yang menyebabkan kematian massal dan penderitaan warga sipil Palestina di Gaza. Tuduhan itu juga menyinggung serangan terhadap Rumah Sakit Persahabatan Turkiye–Palestina, fasilitas medis yang dibangun oleh pemerintah Ankara dan sempat dibom oleh militer Israel pada Maret lalu.
Langkah ini bukan kali pertama Turkiye mengambil posisi tegas terhadap kebijakan militer Israel. Tahun sebelumnya, Ankara bergabung dengan gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Selama perang di Gaza, Turkiye dikenal sebagai salah satu negara dengan kritik paling keras terhadap tindakan Israel.
Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober 2025 melalui rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, situasi di Gaza berangsur tenang. Namun, langkah hukum Turkiye terhadap Netanyahu dinilai sebagai tekanan diplomatik baru yang menunjukkan komitmen Ankara terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan global.
Kelompok Hamas, sebagai penguasa de facto Jalur Gaza, menyambut keputusan tersebut dengan pujian. Dalam pernyataannya, Hamas menyebut tindakan Turkiye sebagai “langkah terpuji” yang mencerminkan ketulusan rakyat dan pemimpin Turkiye dalam membela Palestina serta menegakkan prinsip keadilan dan solidaritas antarsesama umat manusia.
Namun, keputusan ini justru memicu kemarahan dari pihak Israel. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengecam langkah Turkiye dan menyebutnya sebagai “sandiwara politik” dari Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dalam unggahannya di platform X (Twitter), Saar menyatakan bahwa Israel “menolak dengan tegas dan rasa jijik tuduhan tidak berdasar tersebut”.
Ia juga menuduh sistem peradilan di Turkiye telah berubah menjadi alat politik pemerintahan Erdogan, dengan menyinggung kasus penangkapan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, pada Maret lalu. “Kejaksaan Istanbul kini digunakan untuk membungkam lawan politik, bukan menegakkan keadilan,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Di sisi lain, Turkiye tengah berupaya memperkuat diplomasi pascaperang Gaza melalui keterlibatan dalam pasukan internasional yang diinisiasi Amerika Serikat. Namun, pemerintah Israel menolak keras kemungkinan keterlibatan militer Turkiye dalam misi stabilisasi di wilayah tersebut, dengan alasan kedekatan Ankara dengan Hamas.
Penolakan Israel ini sekaligus menegaskan ketegangan diplomatik yang terus meningkat antara kedua negara. Bagi banyak pihak, langkah Turkiye bukan sekadar manuver politik, melainkan bentuk konsistensi moral dan politik luar negeri yang berpihak pada isu kemanusiaan global, terutama dalam membela warga sipil Palestina yang terdampak perang berkepanjangan.
-A. H. I
